PDI-P Dukung Darmin Jadi Gubernur BI

Hingga kini belum diketahui persis siapa yang akan diajukan pemerintah untuk menggantikan posisi Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Namun, setidaknya, politisi PDI Perjuangan mulai bicara soal arah dukungannya. Kini, partai yang kader-kadernya pernah kecipratan suap puluhan miliar terkait pemilihan Deputi Senior Gubernur BI, Miranda S Goeltom itu, mulai mengelus-elus jagonya.

Anggota Fraksi PDIP DPR, Eva Kusuma Sundari, misalnya, terang-terangan menjagokan Darmin Nasution.

"Darmin sangat mungkin menjadi Gubernur BI. Dia salah satu tokoh yang paling senior di BI. Kami melihat, kapasitasnya dalam bidang moneter sangat memadai. Dari pengalamannya, selain di dunia perbankan, dia juga sudah banyak belajar selama menjadi Deputi Gubernur BI," kata Eva Kusuma Sundari kepada Tribunnews, Jumat (28/5/2010).

Sinyal dukungan Istana terhadap Darmin Nasution memang makin kuat. Sedianya, Presiden SBY berencana mengajukan nama calon Gubernur BI kepada DPR, begitu pulang dari lawatannya ke Oslo, Norwegia.

Kini, Darmin masih menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) Gubernur BI. Mensesneg Sudi Silalahi juga memberikan sinyal soal dukungan Istana buat Darmin Nasution saat ditanya para wartawan di Park Hotel Rica, Oslo, Norwegia, Jumat ini.

Apakah suara Eva representasi suara Fraksi PDI-P? "Secara pribadi aku mendukung. Tapi memang kelihataannya, tidak ada keberatan dari fraksi," ujar Eva.

Eva menambahkan lagi, sebenarnya Darmin juga salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sebelum akhirnya Presiden SBY memilih Agus Martowardojo.

Namun, imbuhnya, bila Darmin mengisi pos di Kementerian Keuangan, tentu saja akan mengganggu Bank Indonesia. "Alasannya, dalam setahun tidak boleh ada perekrutan eputi gubernur BI selama dua kali. Jadi, bisa dikatakan, Darmin tersandera oleh ini," ujarnya.

Politisi dari Daerah Pemilihan Blitar, Tulungagung, Kediri (Jawa Timur) ini menambahkan, "Sepatutnya memang dikompensasi. Akan tetapi, yang paling terpenting adalah Presiden SBY cocok dan diharapkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan akan lebih baik. Karena selama masih dijabat Sri Mulyani, agak sedikit tegang."